undang undang pelayanan kesehatan. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. undang undang pelayanan kesehatan

bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang. pelayanan medik dan penunjang medik; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) NO. 1. TENTANG . Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN. kebutuhan pelayanan kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. Nomor. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 23 Tahun 1992 dengan. Undang-Undang. InfoASN. Dokumen ini berisi tujuan, ruang lingkup, standar, dan mekanisme pelayanan kesehatan bagi lansia. (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik. serta memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat maka dibutuhkan peran konsil yaitu Konsil Kebidanan. Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Keputusan Menteri Kesehatan NomorDasar hukum Permenkes 11 tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan T. 8. Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dilandasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Indonesia melaksanakan langkah bagi terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional mulai tahun. NOMOR 43 TAHUN 2016 . Undang. Pada pasal 1 butir 16 yang disebutkan bahwa ”Pelayanan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara. pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, serta mengurangi rujukan ke rumah sakit terutama dalam penanganan. 4-9 12. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Tahun. 5072, LL SETNEG : 41 HLM. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. 10. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang. Perbekalan Kesehatan adalah. Lebih-lebih lagi karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan. Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan ( bahasa Inggris: health care) adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini memberikan pengaturan secara tegas mengenai kepastian terselenggaranya pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan, yakni masyarakat. (3) Dalam hal dpenyelenggara aerah MTBS-M sudah. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. BAB III HAK DAN. PENATAAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN ix DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;. Sosial Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasionalperlu disesuaikan , dengan kebutuhan dan karakteristik upaya peningkatan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan; b. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan. RSSA Malang merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Malang yang menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Time. Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara pelayan kesehatan di dalamnya terdapat dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang berkompeten,sehingga terciptanya hubungan hukum yang akan saling menguntungkan atau terjadi kerugian. 14. mengkaji Undang-Undang kesehatan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. bahwa jasa pelayanan kesehatan. RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu untuk membentuk Qanun Kota. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran. Memberikan keahlian dalam mengantisipasi potensi permasalahan. Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. 75. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 mengatur mengenai hak – hak setiap orang atas kesehatan, dalam Pasal 5 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Diubah dengan : Menurut pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, yang dimaksud Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga. 1. 42, TLN No. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. pelayanan nonmedik. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung b. 25, BN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,Beranda/KEBIJAKAN & UNDANG UNDANG/ Kepmenkes No. Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 1. Peraturan Menteri Kesehatan No64 Tahunmor 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENT ANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. lagi dengan kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 36 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun. Kamis 28 September 2023. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pelayanan kesehatan yang dan efektif aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit. Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Tepencil; -2- Mengingat : 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. masyarakat dalam pelayanan kesehatan maka diterbitkan Undang-Undang Kesehatan. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI PUSKESMAS: ISU DAN TANTANGAN Augustina Situmorang Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga kami berterima kasih kepada Dosen Mata Kuliah. disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992. PELAYANAN KESEHATAN. Kepadatan sumber daya pelayanan kesehatan dunia, yang dalam peta ini ditunjukkan oleh jumlah dokter per 10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); -2-. 8 R. Pada pasal 28H dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945, kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. 36 Tahun 2014) adalah undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja di bidang kesehatan. Selain undang‐undang, pelayanan kesehatan akan terikat pada peraturan menteri kesehatan, khusus untuk dokte rakan terikat kepada peraturan yang diterbitkan oleh Konsil kedokteran Indonesia. t : 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan kesehatan dipungut atas setiap jasa pelayanan kesehatan; b. - 6 - II. 9 Tahun 1960, Undang-. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaran Negara. Adhyatma Lt. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung; 3. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan. 7. Pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas : a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RepublikPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Latar Belakang. . 2. A. f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. membuat identifikasi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi;Tipe Dokumen. 153, TLN NO. imunisasi; dan : c. -- Pelayanan Kesehatan. upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatifyang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerahdan/atau , masyarakat. Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. 47 Tahun 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe. Bagikan Artikel ini. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus. Pemerintah dalam menyediakan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);. Kementerian Kesehatan RI. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia. Sejak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan diserahkan DPR RI kepada Menteri. Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tersebut terdiri dari 20 bab dengan 458 pasal. pelayanan kesehatan gigi harus memperhatikan pasien secara utuh tanpa membedakan status pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu didukung denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan oleh Andi Matalatta, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Penjelasan Atas Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah. Budi Gunadi, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi. UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. bahwa pelayanan kesehatan di. Subjek. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran. belanja operasional dan pemeliharaan pelayanan kesehatan sepanjang hayat. 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Download Klik DISINI. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (5) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: - 4 - a. com Magister Hukum Kesehatan. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. Perorangan. 2009/ No. I. Dasar Hukum. Liputan6. Undang-undang Tenaga Kesehatan (UU RI No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 166, Tambahan 2008. E. pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sepanjang dilaksanakan dengan iktikad baik dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, maka undang – undang menjamin perlindungan hak – hak kepentingannya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. NOMOR 18 TAHUN 2014. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang1. bahwa PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 69 Tahun. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; 3. 14. (5) Dalam pelaksanaan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan: a. Pasal 25 (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG UPAYA KESEHATAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. PMK No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan. Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 1992) sebagaimana telahPELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,. Undang-undang (UU) tentang Kebidanan ABSTRAK: Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; Pasien mempunyai hak (Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu Menolak atau menyetqiui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang. Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan dokter/ suster. NOMOR 43 TAHUN 2016 . dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, dan sumber data lainnya. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. id : 24 hlm. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 10. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleRumah Sakit h khusus paling sedikit terdiri atas: a. Bidan sebagai seorang tenaga kesehatan harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang. kompetensi dan. 8 (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal harusmelakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar. DENGAN. Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah diperlukan dukungan sumber daya yang paling sedikit berupa: a.